Literasi Media Menjelang Pemilu

Tidak bisa dipungkiri kalau media massa telah berjasa dalam memberitakan dinamika politik menjelang Pemilu. Politik menjadi hiruk pikuk bak pesta para politisi. Sementara masyarakat menontonnya dari luar ruangan. Namun demikian, tanpa disadari hiruk pikuk yang dikonstruksi media massa tersebut justru tidak mencerdaskan masyarakat.  Masyarakat (terutama penonton televisi) bisa jadi, menjadi semakin bingung mengapa tayangan politik banyak mengulas politisi  X secara positif, sementara untuk politisi Y diberitakan serba negatif.

Sementara itu, televisi menjadi satu-satunya media audio visual yang mempunyai audience paling banyak. Sehingga dikhawatirkan masyarakat akan menerima begitu saja atas apa yang disaksikannya dari media televisi. Mereka yang mendukung partai A, semakin suka menonton pada televisi X, sementara yang tidak suka akan menonton televisi Y. Di sinilah terjadi bias informasi yang tentu saja sangat berbahaya bagi pemahaman masyarakat.  Tak ada cara lain kecuali harus menggerakkan secara cerdas kampanye  media literacy (literasi media).

Ada Apa dengan TV?

Media televisi Indonesia memang sarat dengan kepentingan.  Media masih menempatkan  khalayak sebagai konsumen, karenanya memenuhi semua selera dan keinginan meskipun tanpa  mencerdaskan. Dengan demikian, apa yang dibutuhkan khalayak ialah yang akan disajikan tanpa menyadari bahwa tayangan yang diproduksinya itu tidak mendidik. Jadi, bukan soal apakah tayangan berguna bagi khalayak, tetapi apakah tayangan tersebut  diminati atau tidak.

Lihat saja tayangan menjelang Pemilu. Meskipun sudah ada larangan tidak boleh ada iklan parpol tertentu sebelum  resmi berkampanye, toh televisi tetap melakukannya. Memang bentuknya bukan iklan resmi tetapi hanya kegiatan partai. Salah satunya, dimungkinkan karena  televisi itu memang berhubungan erat dengan sebuah partai politik, bahkan pemilik media.

Jadilah televisi representasi dari kepentingan politik pemilik media itu. Apa yang disajikan tentu saja berhubungan erat dengan target-target politik dari pemilik. Barangkali masyarakat awam tidak menyadari bahwa itu tayangan yang sangat membodohi dan jauh dari unsur mendidik.

Krisna Sen dan David T Hill (2001) pernah mengatakan bahwa media massa Indonesia bukan menjalankan peran merefleksikan realitas, tetapi merepresentasikan realitas. Karena tidak merefleksikan realitas, maka media Indonesia dengan mudah menjadi alat kepentingan kekuasaan untuk merumuskan tentang  realitas politik, kultural, dan sosial Indonesia seperti yang dipikirkan pihak yang berkuasa dan bukan seperti yang dialami rakyat banyak (Iriantara, 2009).

Dengan demikian, media sekadar mengungkapkan serta memberitakan apa yang terlihat, tetapi jarang memberikan penjelasan mengapa itu terjadi atau ada apa di balik itu. Padahal, ada banyak agenda-agenda tersebunyi yang dibawa media. Ini yang tidak dijelaskan dan tidak diketahui khalayak. 

Literasi Media

Melihat betapa kuatnya televisi memengaruhi dan tidak berdayanya khalayak, gerakan literasi media menjadi keniscayaan. Secara definitif berdasar penjelasan UU Penyiaran Pasal 52 (2), literasi media adalah  kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan sikap kritis masyarakat. Inti dari literasi media adalah pemberdayaan masyarakat untuk  kritis atas tayangan media, terutama televisi.

Tujuan dari literasi media sendiri terutama sekali mengambangkan sikap kritis masyarakat akan tayangan televisi. Sikap kritis ini bisa dilakukan dengan selalu curiga bahwa televisi punya agenda tersembunyi.

Literasi media perlu dilakukan karena media bukan sebuah alat yang bebas nilai, ia penuh dengan kepentingan-kepentingan yang tidak saja terbuka tetapi juga terselubung. Masyarakat yang sudah menjadi konsumen karena mengonsumsi informasi (bukan mengonsumsi berdasar pengetahuan) akan menerima apa saja yang disajikan media. Kenyataan ini jelas akan berdampak tidak baik bagi perkembangan individu dan juga masyarakat secara umum. Dengan kata lain, masyarakat mengonsumsi tidak dengan sikap kritis.

Satu aspek penting literasi media adalah cara pandang khalayak terhadap media massa. Dalam kenyataan sehari-hari, masyarakat seringkali lebih percaya apa yang disajikan televisi dari kenyataan sebenarnya. Dalam kajian komunikasi massa ini disebut dengan teori penanaman (cultivation theory). Masyarakat tanpa sikap kritis menerima seolah apa yang disajikan televisi terjadi senyatanya atau seperti itu di sekitarnya.

Misalnya, khalayak akan percaya pada seorang katua partai politik yang mengusung gerakan perubahan karena khalayak menyaksikan di televisi. Alasannya, yang dia tonton televisi tersebut dengan jarang melihat televisi lain. Jadinya, informasi yang masuk hanya dari satu sisi saja.

Padahal semua itu sudah diformat sedemikian rupa agar masyarakat percaya terhadap yang disajikan televisi. Akhirnya, masyarakat akan percaya dengan sesuatu yang tampak saja. Citra yang dimunculnkan oleh politisi akan dianggap sebagai  kenyataan. Padahal apa yang disajikan televisi hanyalah semu semata. Bagaimana seorang politisi bersikap tenang, tidak grusah-grusuh (tergesa-gesa), sementara kenyataannya dia “kejam”, tidak banyak yang tahu. Gerakan literasi media diharapkan bisa menyadarkan khalayak dan menjawab itu semua.

Apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya gerakan literasi media kepada televisi. Bagaimana mungkin televisi melakukan kampanye literasi media kalau televisi itu sendiri yang disorot?

Memang tidak gampang melakukan gerakan literasi media. Sebenarnya, yang paling penting adalah dimulai dari bangku sekolah. Harus ada muatan kurikulum yang memberikan gerakan penyadaran akan bahayanya tayangan televisi. Masalahnya, tidak ada muatan kurikulumnya. Anak didik sudah disibukkan dengan mata pelajaran yang tidak memberikan kelonggaran waktu selain belajar.

Cara yang lain adalah terus melakukan gerakan literasi media ke masyarakat. Gerakan seperti memboikot televisi atau mengurangi jam menonton televisi juga menjadi bagian gerakan itu. Cara ini sangat sulit dilakukan pada masyarakat awam. Sementara untuk kalangan terdidik lebih mudah karena berbagai saluran komunikasi bisa mereka akses. Hanya saja, kalangan terdidik juga tidak serta merta sadar akan dampak negatif televisi.

Politik tetaplah politik yang di dalamnya penuh dengan kepentingan. Politik akan lebih berbahaya jika sudah berkoalisi dengan televisi. Televisi membutuhkan hingar bingar politik untuk meramaikan tayangan, sementara politik membutuhkan saluran komunikasi untuk menciptakan citra dan kesan tertentu ke masyarakat. Tak peduli apakah yang dilakukannya itu sebenarnya berguna bagi masyarakat atau tidak.

Oleh Nurudin

Sumber; Solo Pos, 11 April 2013

Type rest of the post here