Artis jadi Pejabat dan Gagalnya Kaderisasi Parpol

Setelah Rano Karno (Wakil Bupati Kabupaten Tangerang) dan Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Barat) menjadi pejabat, Saipul Jamil (penyanyi dangdut dan presenter) dan Wanda Hamidah berencana mengikuti mereka. Saipul Jamil akan diusung PPP sebagai kandidat Wakil Walikota Serang, sementara Wanda Hamidah siap maju sebagai calon Wakil Walikota Tangerang.

Yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa banyak artis yang tertarik menjadi pejabat dan kenapa pula Parpol merasa berkepentingan terhadap posisi seorang artis?

Realitas media

McGinniss (1969) dalam The Selling of The President 1968 pernah menyebutkan adanya kekuatan penting yang diperankan oleh media massa dalam pemilihan. Media massa mampu menentukan pilihan seseorang setelah ikut membentuk, manipulasi citra yang dilakukan seorang kandidat. Terbukti, ada peningkatan jumlah pemilih secara drastis terhadap seorang kandidat setelah dipublikasikan media massa.

Itu berarti, media mampu membentuk dan memopulerkan seorang artis. Citra artis sebagai orang yang ganteng, cantik bisa masuk kriteria masyarakat untuk memilihnya, lepas dari apakah artis ini mempunyai track record (rekam jejak) yang baik atau tidak. Apalagi, masyarakat semakin lama semakin “muak” dengan perilaku elite politik bukan artis. Mereka disibukkan dengan mengurusi kepentingan diri dan kelompoknya.

Apalagi kemudian beredar isu banyaknya anggota legislatif yang notabene berlatar belakang Parpol terlibat persoalan korupsi. Kenyataan ini sungguh membuka mata banyak pihak akan sosok negatif elite politik.

Termasuk juga ”keengganan” kalangan DPR untuk digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK) menjadi perilaku yang jelas tidak simpatik di mata masyarakat. Peristiwa semacam ini juga semakin memperburuk citra anggota legislatif kita.

Di sisi lain ada artis yang tiba-tiba muncul dan sudah dikenal oleh masyarakat lewat ekspos media massa. Dengan keluguan dan mengandalkan popularitas, mereka kemudian tampil ke gelanggang politik. Artis menjadi alternatif pilihan mereka. Seolah ada kesepakatan di masyarakat, yang penting bukan elite politik yang selama ini dikenal dan didukung oleh partai politik.

Sering kali perhitungan di atas kertas bertolak belakang dengan perhitungan riil di masyarakat. Kurang apa pasangan Agum-Nu’man yang didukung oleh PDIP, PKB, PPP, PKPB, PDS dan PBR sampai kalah dengan pasangan Heryawan-Dede Yusuf yang hanya didukung PKS dan PAN? Juga kurang apa Danny-Iwan yang didukung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat yang mempunyai suara besar pula, juga kalah?

Realitas parpol

Sebenarnya, dukungan riil masyarakat pada pasangan calon yang ada artisnya menjadi pukulan telak Parpol. Di mata masyarakat, citra Parpol sudah sedemikian buruknya. Tetapi, Parpol sering kali tidak menyadarinya. Mereka baru sadar setelah calon mereka kalah dalam sebuah kompetisi politik. Sementara itu, dalam pemulihan citra, wajah Parpol tercoreng oleh perilaku individu-individu dalam Parpol itu sendiri. Kurang apa partai besar seperti PKB? Dua kubu (Ali Masykur yang didukung Gus Dur vs Muhaimin Iskandar) harus saling berhadap-hadapan merasa sebagai pemangku paling sah kursi pengurus Parpol.

Konflik kepentingan yang terus mengemuka dalam diri Parpol dibarengi dengan tidak bersihnya para pejabat tinggi partai (termasuk yang menjadi anggota legislatif) semakin memperburuk citra mereka. Dan kenyataan ini diketahui masyarakat lewat pemberitaan di media massa.

Dalam hal ini, Parpol sering putar haluan dengan memakai jasa seorang artis dalam mengejar ambisi merebut posisi kepala daerah. Sebenarnya, Parpol harus merasa malu karena ketidakpercayaan masyarakat kian pudar. Meskipun Parpol bisa jadi tidak peduli dengan hal ini. Sudah bukan saatnya lagi masyarakat ”dicekoki” berbagai program yang muluk-muluk, janji-janji kosong yang tidak masuk akal dilaksanakan. Masyarakat kita sudah sangat cerdas untuk menilai apakah janji yang dikemukakan saat kampanye itu janji kosong atau bukan.

Parpol harus segera memutar haluan. Pertama, mengembalikan jati dirinya sebagai alat penyalur aspirasi rakyat dalam arti sebenar-benarnya. Selama ini, hanya menjadi penyalur, untuk tak menyebut ambisi, individu dan kelompok. Bukan menyebar janji kosong saat kampanye tetapi pada akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa.

Kedua, jika Parpol tidak memutar haluan, maka para artis yang sebenarnya tidak mempunyai pengalaman politik kenegaraan akan merebut popularitas mereka. Mereka besar bukan karena politik, tetapi karena peran media massa. Ini tidak berarti memandang sebelah mata kemampuan artis. Hanya jangan sampai masyarakat menjadikan pilihan pada artis sebagai pelarian karena ketidaksukaan pada calon dari kalangan politisi atau mantan pejabat. Jika ini terjadi, suatu saat masyarakat akan menuai kekecewaannya.

Banyaknya artis yang terjun ke dunia politik menjadi bukti kegagalan Parpol sebagai tempat sosialisasi dan kaderisasi politik.
(Sumber: Solo Pos, 12 Mei 2008)