Opini Publik Sebagai The Fifth Estate

Dalam kurun waktu lama, masyarakat kita telah dibuai dengan opini publik (public opinion). Artinya, kecenderungan perilaku, kepercayaan atas sebuah kejadian sampai “penghakiman” atas peristiwa didasarkan pada opini publik. Dengan contoh yang lebih konkrit bisa dikatakan begini, masyarakat kita percaya bahwa Anas Urbaningrum benar-benar sebagai tersangka atau tidak atas kasus Hambalang tergantung dari opini yang berkembang. Ibas ”dihakimi” diduga menerima uang 200 ribu dollar AS juga tak jauh berbeda.

Opini publik itulah yang kemudian dipercaya elite politik untuk ikut memainkan peran di dalamnya. Karena kepercayaan masyarakat pada opini publik begitu besarnya, maka opini publik perlu dimainkan. Semakin lihai mereka bermain akan semakin mendapat dukungan masyarakat. Dari sini, para elite politik yang sedang punya kasus itu bisa mengalihkan, membuat opini tandingan atau memperkuat kecenderungan yang sudah muncul.

Dengan demikian, masyarakat yang tidak tahu apa-apa kejadian yang sebenarnya akhirnya ikut-ikutan mendukung atau tidak mendukung. Itu semua karena opini publik. Lihat saja komentar-komentar yang beredar di media sosial atau komentar di bawah berita online.

Bisa dikatakan bahwa opini publik telah menjadi the  fifth estate (kekuatan kelima). Empat kekuatan dunia ada pada eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Nah, opini publik melengkapinya sebagai kekuatan kelima.

Selective Perception

Dalam opini publik, masyarakat seringkali tidak bisa memberikan penilaian secara wajar. Semua penilaian sudah bermuatan kepentingan. Artinya, masyarakat menilai sebuah kasus sangat tergantung pada kecenderungan dirinya dan berita apa yang memengaruhinya

Mengapa ini bisa terjadi? Dalam studi komunikasi massa ada istilah yang disebut  selective perception.  Selective perception berarti seorang individu secara sadar akan mencari media yang bisa mendorong kenderungan dirinya. Kecenderungan dirinya ini bisa pendapat, sikap atau keyakinan. Dalam posisi ini individu aktif mencari informasi yang bisa memperkuat keyakinannya.

Jika seseorang suka pada partai X, ia akan berkecenderungan mencari informasi yang berkaitan dengan partai X tersebut. Jarang ia akan mencari informasi selain partai X, kalaupun ada mungkin punya kepentingan lain di baliknya.

Jika ini dikaitkan dengan politik, masyarakat akan mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelaan Anas Urbaningrum, jika ia pengikutnya. Tetapi, yang tidak suka sama Anas akan mencari informasi yang menyudutkan Anas. Kasus Luthfi Hasan Ishaq (LHI) juga tidak jauh berbeda.  Kader PKS akan mencari informasi dari saluran resmi PKS atau berita-berita yang membela LHI.

Kenyataan yang terjadi pada masyarakat tersebut tidak jauh berbeda dengan media. Media dengan kepentingan, latar balakang pengelola, keinginan pasar juga memberikan warna tersendiri bagi terbentuknya opini publik yang berkembang di masyarakat. Dengan kata lain, media massa juga akan memilah dan memilih fakta-fakta di lapangan yang bersesuaian dengan kecenderungan dirinya tersebut.

Karenanya, dalam kajian ilmu politik awam dikatakan, “Lihatlah apa yang tidak dikatakan politisi, bukan yang dikatakan”. Jadi, jika ada orang bilang, “Saya tidak korupsi”, belum tentu faktanya ia tidak korupsi. Masyarakat harus dibiasakan melihat sesuatu yang tidak diungkap.

Karena media massa tidak akan terlepas dari kepentingan yang mengitarinya, masyarakat juga perlu membiasakan diri melihat apa yang tidak dikatakan oleh media. Masyarakat perlu disadarkan bahwa mereka perlu mengetahui ada apa dibalik pemberitaaan media.  Sebab, media massa membawa beban berat yang harus memberitakan ini dan tidak memberitakan yang itu.

Berdasar penelitian saya yang kemudian dibukukan dalam Pers dalam Lipatan Kekuasaan media massa kita sudah lama hidup dengan “budaya briefing”, “budaya telepon”, “budaya memo”, lalu sekarang ada “budaya SMS” dan macam-macam “budaya” dari media sosial. Budaya itu jelas akan membuat media massa kita tidak memungkinkan untuk memberitakan kenyataan yang ada dari banyak sisi. Padahal semua itu sangat ingin diketahui masyarakat luas. Dalam posisi ini, masyarakat tidak perlu menyalahkan media, tetapi bagaimana menyikapi pemberitaan secara cerdas, bahwa ada fakta yang luput atau tidak mungkin diberitakan.

Kedudukan media massa yang labil karena pengaruh kepentingan luar itu digunakan oleh jajaran elit politik untuk membentuk opini publik. Tidak bisa dipungkiri bahwa pernyataan-pernyataan para elite politik itu sangat berpengaruh pada pembentukan opini publik di masyarakat. Anehnya, masyarakat sering menelan mentah-mentah opini publik yang tersebar. Dan kondisi semacam ini memang disengaja  digunakan sebaik-baiknya oleh elit politik itu untuk membangun opini publik.

Ersatz Public Opinion

Kuatnya opini publik yang memengaruhi masyarakat dan kelemahan yang ada pada media massa itu bukan berarti bahwa opini publik itu membohongi. Opini publik tetap informasi yang mempunyai dunianya sendiri. Jika opini publik dimunculkan lewat media massa, ia tetap sebuah fakta berita. Hanya saja, fakta berita yang bukan kenyataan sebenarnya sebagaimana apa adanya dalam dunia realitas.

Untuk lebih mudahnya anggap saja yang beredar di sekitar kita itu ersatz public opinion (opini publik semu). Dengan pemahaman awal seperti itu, masyarakat tentu tidak akan bingung mana opini yang benar dan mana opini yang salah. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, yang ada hanyalah semu.

Pemahaman seperti ini akan diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk tidak selalu percaya informasi yang sampai kepadanya meskipun berasal dari sumber yang dia percaya. Masyarakat perlu didorong untuk outward looking (melihat keluar) atas persoalan yang berkembang. Pemahaman ini akan lebih menyehatkan pemikiran kita daripada membabi buta memercayai opini publik yang berkembang dan belum tentu jelas kebenaranya. Opini publik di sekitar kita masih berada dalam tahap die luftartigen position (opini publik masih semrawut seperti seperti angin ribut) belum sampai pada die festigen position (mantap dan benar adanya).

Yang jelas, opini publik telah menjadi kekuatan kelima dunia, lepas dari benar tidaknya opini yang berkembang. Jadi, jangan meremehkan opini publik.

By: Nurudin

Sumber: Jurnal Nasional, 10 April 2013

Type rest of the post here