Kampanye Hitam dan Cerita Orang-Orang Kalah

Oleh Nurudin

(Koran Sindo, 13 Januari 2018)

Presiden Joko Widodo pernah berharap  agar bangsa ini mengedepankan karakter keindonesiaan dalam berpolitik. Karakter keindonesiaan itu satu diantaranya adalah tidak saling menjelekkan dan tak saling mencela. Dalam berpolitik, seharusnya beradu track record, program, ide dan rencana-rencana cerdas ke depan.

Kegalauan presiden itu tentu saja mewakili masyarakat yang peduli untuk kemajuan Indonesia yang lebih baik di masa datang. Bisa jadi pula, kegelisahan presiden juga mencemaskan masyarakat dan bangsa ini menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Readmore »»

Pilkada Jatim Tanpa Isu SARA

Oleh Nurudin

(Harian Bhirawa, 9 Januari 2018)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan  melibatkan 17 pemilihan Gubernur, 115 Bupati, dan 39 Walikota tahun 2018 ini sangat menyedot perhatian  masyarakat. Beberapa alasannya antara lain; pertama, Pilkada menjadi salah satu tolok ukur dan indikator untuk menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Tak heran, jika Parpol yang berkepentingan pada tahun 2019 sangat ambisius untuk memenangkan persaingan.

Kedua, Pilkada tahun ini masih diwarnai sisa-sisa peseteruan Pilpres 2014 yang membuat bangsa ini terbelah menjadi 2 bagian, antara pendukung dan penolak presiden terpilih (2014). Polarisasi 2 kelompok masyarakat itu terus riuh sampai sekarang. Bahkan bisa dikatakan, Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 menjadi titik kulminasi perseteruan dua kubu itu. Maka, berbagai upaya dilakukan masing-masing pihak untuk ikut memenangkan persaingan.

Readmore »»

Undang-Undang itu Mencerminkan Watak Rezim

     

         UU nomor 2 tahun 2017 menimbulkan pro dan kontra. Artikel ini tidak menganalisis pro dan kontra yang sudah politis itu, tetapi melihat dari sisi lain. Bahwa  produk aturan yang dikeluarkan negara mencerminkan watak pemerintahnya. Bahkan UU itu termasuk alat negara untuk mengendalikan dan mengatur kehidupan masyarakat. Bahkan UU dan aturan lain itu mencerminkan watak sebuah rezim

Readmore »»

Selamat Datang, Masyarakat Era Tahun 1930-an

Belakangan ini, saya sedikit risau dengan hiruk pikuk pembicaraan di masyarakat. Betapa masyarakat kita sangat riuh dengan hal yang sifatnya remeh-temeh dan tak subtansial berkaitan dengan isu di sekitar kita. Lihat saja isu soal pribumi, sebelumnya ada istilah populer ndeso, PKI, bani serbet, bumi datar, dan istilah-istilah lain yang cenderung sarkastis.

Kemudian, saya membuka buku karangan saya berjudul Pengantar Komunikasi Massa.  Saat membuka teori komunikasi massa, saya sempatkan membaca bagian yang membahas teori peluru (bullet theory) atau juga dikenal dengan teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory). Setelah itu saya simpulkan bahwa keadaan masyarakat sekarang sama persis dengan yang terjadi pada tahun 30-an sampai 40-an saat Perang Dunia (PD). 

Readmore »»

Ayu Azhari dan Hizbut Tahrir Indonesia

          (Artikel ini dimuat Malang Post, 24 Juli 2017)

Saat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kemudian aturan itu digunakan sebagai dasar untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), saya jadi ingat bintang film Ayu Azhari. Kita mungkin bertanya-tanya, apa kaitan antara HTI dengan Ayu Azhari?

Kita tidak melihat apakah ada kesejajaran antara kasus pembubaran HTI dengan Ayu Azhari, tetapi kita melihat dampak yang mungkin bisa ditimbulkan. Kontradiksi dan perdebatan perbandingan bisa jadi muncul; HTI organisasi berbasis keagamaan, sementara Ayu Azhari hanya seorang artis. Namun, keduanya punya kesamaan; pernah menjadi buah bibir dan pernah terkena pelarangan kaitannya dengan penggunaan hak masing-masing “profesinya”.

Ayu Azhari bisa jadi sama dengan kebanyakan artis di Indonesia, tetapi ia menjadi artis fenomenal karena pernah bermain film dengan artis “bule”. Lebih dahsyat lagi, ia pernah berani memerankan adegan telanjang dan seks dalam sebuah film yang pernah dibintanginya.

Readmore »»

Involusi Perubahan Politik

Masyarakat kita akhir-akhir ini dibuat bingung dengan merebaknya kasus-kasus politik yang muncul silih berganti. Dengan kata lain, belum selesai sebuah kasus diproses atau diputus pengadilan sudah muncul kasus lain yang susul-menyusul. Ini belum termasuk proses perubahan dinamika politik menjelang Pemilu 2014.

Untuk menyebut contoh coba kita cermati lebih serius pemberitaan di media massa (cetak dan elektronik). Belum lagi kasus Century, Kasus konflik Partai Demokrat yang melibatkan MN,  AM dan AU tertangani,  sudah muncul kasus tangkap tangan Akil Mochtar (mantan ketua Mahkamah Konstitusi). Itu belum termasuk penyelesaian kasus Korupsi Kolusi dan nepotisme (KKN) yang menimpa dinasti Ratu Atut (Gubernur Banten).

Masyarakat bisa jadi bertanya, mengapa sampai begitu? Mengapa pula kasus-kasus itu muncul silih berganti menjelang Pemilu? Apa memang data-data yang terungkap baru ditemukan? Jawaban sederhana adalah karena semua itu kasus politik, sehingga ada kepentingan politik pula yang mengitarinya.

Readmore »»

Vicky Prasetyo itu Cermin Wajah Kita

        Di tengah kemuakan atas intrik-intrik politik perebutan kekuasaan, kasus korupsi  yang kian merajalela, kepentingan rakyat yang kian terhambat penyalurannya muncullah Vicky Prasetyo. Orang yang bernama asli  Hendrianto itu langsung mendapat  perhatian luas masyarakat. Tidak saja di media sosial dan televisi, bahkan  bahasa khas yang digunakannya ditiru oleh masyarakat.  Kata-kata pilihan khasnya “statusisasi”, “labil ekonomi” atau “konspirasi”.   Orang boleh menggungat sikap “sok intelek”-nya , namun jangan lupa wajah Vicky itu bisa jadi cermin wajah kita sendiri.

Parodi kemunafikan

Sebenarnya, Vicky Prasetyo  bisa disejajarkan dengan pelawak intelek negeri ini. Ia telah membuat banyak orang terhibur bahkan secara alamiah dan tidak dibuat-buat. Melalui keluguan gayanya ia sebenarnya telah menyentak kesadaran banyak orang. Bahwa ada banyak hal yang hasih perlu dilakukan untuk negeri ini daripada sekadar saling menyalahkan dan saling mempertontonkan kebodohan.

Readmore »»

Posisi Dilematis Jokowi

Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sedang menduduki posisi dilematis. Bersama dengan Ahok (Basuki Tjahaja Utama) dia sangat popular dengan program-programnya yang merakyat.  Bahkan anggota DPR pun dilawannya kalau memang hanya berbeda pendapat, bukan mencari solusi bersama membangun Jakarta.  Namun demikian, popularitas dia bukan tanpa masalah. Jokowi justru dimanfaatkan tidak saja oleh pendukungnya yang mempunyai kepentingan tertentu, tetapi juga oleh lawan-lawan politiknya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi-Ahok menduduki posisi Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) atas dukungan partai politik (Gerindra dan PDI-P). Sejak mereka menduduki jabatan barunya, mereka sebenarnya  sudah menjadi milik publik. Namun demikian, karena alasan hutang budi, Jokowi tidak akan bisa memandang sebelah mata pada partai pengusungnya. Partai memanfaatkan popularitas Jokowi untuk ikut dukung-mendukung dalam perebutan kekuasaan. 

Readmore »»

Catatan Lebaran yang Tersisa: Lebaran 2013 Bersama “Caleg Jalanan”

Mudik lebaran tahun 2013 sangat berbeda dengan lebaran-lebaran tahun sebelumnya. Rutinitasnya bisa jadi sama; silaturahmi, pulang kampung halaman, mengenang masa lalu, meminta doa  orang tua dan kerabat serta kegiatan kuliner. Namun demikian, ada pemandangan lain yang mengusik mereka selama mudik lebaran.

Kalau kita amati di jalanan, mulai Anda keluar dari kota domisili menuju kampung halaman banyak terlibat spanduk, baliho, dan stiker ucapan lebaran dari para Calon Legislatif (Caleg) dan kandidat kepala daerah. Informasi yang mengganggu itu tentu saja pasti dipenuhi dengan foto disertai dengan  ucapan, doa, dan pengingat nomor urut sang kandidat.  Seolah mereka itu sangat peduli dalam memberikan dukungan dan perlindungan bagi para pemudik. Pemandangan yang unik dan khas untuk mengenalkan sebuah “produk” bernama Caleg, namun cukup mengganggu kenyamanan para pemudik.

Readmore »»

Menyoal Kualitas Legislator

Tidak ada sorotan paling tajam yang ditujukan pada anggota dewan saat ini kecuali akibat disahkannya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Dari sikap anggota dewan itu, masyarakat layak untuk menilai bagaimana kualitas anggota dewan kita. Lebih tepatnya, bagaimana kualitas calon legislator menjelang Pemilu 2014. Ini penting dilakukan agar kekecewaan masyarakat tidak mengalami eskalasi.

Artikel ini bukan soal mendukung dan tidak mendukung kenaikan harga BBM. Sebab, menolak dan mendukung kenaikan BBM sudah dipolitisi elit politik tertentu, khususnya anggota dewan denga bendera Partai Politik(Parpol)-nya. Mereka menolak atau mendukung karena ada kepentingan pragmatis dibaliknya, bukan soal membela atau tidak membela kepentingan rakyat.

Readmore »»

Menguatnya Pragmatisme Elite Politik

Saat ini, banyak partai politik (parpol) yang sudah sibuk untuk membuat Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif. Seperrti biasanya, banyak cara dilakukan entah dengan merekrut artis, meminang calon politisi yang mapan secara ekonomis sampai mengangkat anggota keluarganya sendiri. Itu semua dilakukan untuk memenangkan kompetisi politik lima tahunan tersebut.

Bahkan, ada juga politisi “kutu loncat” yang berpindah dari satu parpol ke parpol yang lain. Itu semua dilakukan untuk meraih kekuasaan, seperti halnya tujuan parpol itu sendiri. Karenanya, yang penting lolos atau menang menjadi tujuan utama, tak jarang berbagai macam cara pun dilakukan. Namanya saja kegiatan politik yang berorientasi pada kekuasaan.

Readmore »»

Kerusuhan Suporter Sebagai Katarsis Sosial

Ada ungkapan yang nyaris diyakini kebenarannya, “Tak ada sepakbola Indonesia tanpa kerusuhan”. Sejak dahulu hingga kini, baku hantam antar pemain, pemain dengan wasit, pemain dengan suporter atau antar suporter seolah sudah menjadi jamak. Setelah kerusuhan antara Bonex dengan Arema, beberapa waktu lalu baku hantam melanda  Derby Yogya antara suporter PSIM dengan PSS Sleman.

Ketika ada kerusuhan, biasanya yang disalahkan melulu hanya suporter, panitia pelaksana, atau kurangnya sportivitas pada diri para pemain. Lalu, komisi disiplin menjatuhkan sanksi tertentu yang tidak lepas dari subjektivitasnya. Jadilah, kerusuhan dan penyelesaiaanya hanya berkutat pada lembaga atau badan yang berkait erat dengan sepak bola tersebut.

Readmore »»

Gagalnya Kudeta dan Soal Komunikasi Politik

Isu kudeta yang bergulir cepat sebagaimana dikatakan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memang tidak terjadi, tetapi dampak dari pernyataan presiden itu layak untuk didiskusikan lebih lanjut.  Ini penting dilakukan agar masyarakat tahu kenyataan sesungguhnya kenapa presiden  membuat pernyataan seperti itu.

Ada yang mengatakan, pernyataan presiden bahwa tanggal 25 Maret 2013 akan terjadi penggulingan dirinya berlebihan. Sementara, pernyataan itu membuat aparat keamanaan siaga satu di bebagai tempat, terutama di Jakarta. Demonstrasi besar-besaran yang diduga akan dilakukan, ternyata tidak terjadi.

Ada banyak pendapat yang bermunculan soal gagalnya kudeta tersebut. Misalnya, itu hanya  kecemasan presiden menanggapi konstelasi atau propaganda politik menjelang Pemilu.   Karena presiden itu jabatan politik, pernyataan yang diungkapkan juga  harus ditanggapi dalam bingkai komunikasi politik.

Readmore »»

Imperialisme Baru Budaya

Saat mengajar mata kuliah Komunikasi Massa, saya ditanya oleh seorang mahasiswa, “Mengapa ide, sikap, perilaku, dan apa yang kita pakai tidak jauh berbeda dengan budaya Barat?”. Sejak beberapa tahun saya mengajar mata kuliah tersebut, baru kali ini saya mendapat pertanyaan seperti itu. Tentu saja, ada banyak ragam yang bisa menjawab pertanyaan cerdas tersebut.

Untuk menjawab pertanyaan itu, sebelumnya saya bercerita terlebih dahulu tentang sebuah film yang pernah diproduksi secara kolosal, Titanic, yang dibintangi oleh Kate Winslet dan Leonardo Dicaprio. Film yang dibuat dengan mengandalkan efek audio visual kuat itu sangat digemari oleh penonton Indonesia. Mengapa? Karena film-film Indonesia belum mungkin membuat film seperti itu. Akhirnya, film itu sangat digemari penonton Indonesia.

Yang ingin saya tekankan adalah tanpa sadar ketika kita menyaksikan sebuah film atau mengakses berita-berita dari media massa, kita sedang mengadopsi apa yang datang dari Barat. Lihat saja, mengapa perhelatan Miss Indonesia selalu memakai kriteria sebagai berikut; tinggi, langsing, kulit kuning, rambut lurus (atau kalau perlu pirang), hidung macung, pintar berbahasa asing dan kriteria fisik lainnya. Ini sangat mungkin terjadi karena pengaruh dari apa yang dijadikan kriteria di negara Barat yang disiarkan lewat media massanya. Akan sangat aneh, jika memakai kriteria di luar itu.

Tanpa sengaja, identifikasi ini akan mengarahkan pada kenyataan bahwa untuk menjadi seorang gadis ideal harus bisa memenuhi kriteria-kriteria tersebut. Apalagi, mereka yang laris untuk jadi artis, bintang sinetron, dan semacamnya memang juga dianggap punya kriteria seperti itu. Di sinilah adopsi budaya Barat yang sadar atau tidak sedang menggejala pada masyarakat kita.

Berkaitan dengan itu, ada sebuah pendapat yang pernah dikatakan oleh Herb Schiller dalam tulisannya berjudul Communication and Cultural Domination. Kajian Schiller ini melihat peran media massa Barat yang dituduh melakukan imperialisme budaya pada media massa dunia ketiga (berkembang). Alasannya, media Barat mempunyai efek yang kuat untuk mempengaruhi media dunia ketiga. Dengan kata lain, media Barat sangat mengesankan bagi media di dunia ketiga. Sehingga mereka ingin meniru budaya yang muncul lewat media tersebut. Dalam perspektif ini, ketika terjadi proses peniruan media negara berkembang dari negara maju, saat itulah terjadi ‘penghancuran” budaya asli di negara ketiga.

Karenanya, kebudayaan Barat memproduksi hampir semua mayoritas media massa di dunia ini, seperti film, berita, komik, foto dan lain-lain. Mengapa mereka bisa mendominasi seperti itu? Pertama, mereka mempunyai uang. Dengan uang mereka akan bisa berbuat apa saja untuk memproduksi berbagai ragam sajian yang dibutuhkan media massa di seluruh dunia.

Kedua, mereka mempunyai teknologi. Dengan teknologi modern yang mereka punyai memungkinkan sajian media massa diproduksi secara lebih baik, meyakinkan dan “seolah nyata”. Jika Anda pernah menyaksikan film 2012 seolah-olah kita dihadapkan pada sebuah kenyataan akan hancurnya dunia ini, padahal semua itu semu belaka. Semua sudah bisa dikerjakan dengan teknologi komputer yang seolah kejadian nyata. Itu semua bisa diwujudkan karena negara Barat mempunyai teknologi modern.

Dampak selanjutnya, orang-orang di negara dunia ketiga yang melihat media massa di negaranya akan menikmati sajian-sajian yang berasal dari gaya hidup, kepercayaan dan pemikiran yang berasal dari Barat. Kalau kita menonton film Independence Day saat itu kita sedang belajar tentang Bangsa Amerika dalam menghadapi musuh atau perjuangan rakyat Amerika dalam mencapai kemerdekaan. Berbagai gaya hidup masyarakatnya, kepercayaan, dan pemikiran orang Amerika ada dalam film itu. Mengapa bangsa di dunia ketiga ingin menerapkan demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat? Semua itu dipengaruhi oleh sajian media massa Barat yang masuk ke dunia ketiga.

Selanjutnya, negara dunia ketiga tanpa sadar meniru apa yang disajikan media massa yang sudah banyak diisi oleh kebudayaan Barat tersebut. Saat itulah terjadi penghancuran budaya asli negaranya untuk kemudian mengganti dan disesuaikan dengan budaya Barat. Inilah yang disebut dengan imperialisme budaya Barat dengan mendominasi media massa dunia ketiga.

Salah satu yang mendasari munculnya kajian imperialisme budaya itu adalah bahwa pada dasarnya manusia tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan bagaimana mereka berpikir, apa yang dirasakan, dan bagaimana mereka hidup. Umumnya, mereka cenderung mereaksi apa saja yang dilihatnya dari televisi. Akibatnya, individu-individu itu lebih senang meniru apa yang disajikan televisi. Mengapa? Karena televisi menyajikan hal baru yang berbeda dengan yang biasa mereka lakukan.

Ia juga menerangkan bahwa ada satu kebenaran yang diyakininya. Sepanjang negara dunia ketiga terus menerus menyiarkan atau mengisi media massanya berasal dari negara Barat, orang-orang dunia ketiga akan selalu percaya apa yang seharusnya mereka kerjakan, pikir dan rasakan. Perilaku ini sama persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari kebudayaan Barat.

Yang tak kalah “ganasnya” adalah bea siswa yang diberikan secara gratis oleh negara Barat ke negara berkembang. Mengapa mereka memberikan cuma-cuma bea siswa itu? Mereka jelas punya misi tertentu untuk “menguasai” negara berkembang.

Mereka yang sempat kuliah di luar negeri akan mengadopsi nilai-nilai luar negeri kemudian dibawa ke Indonesia. Tidak saja gaya hidup, pemikiran, tetapi juga perilaku. Tanpa sadar mereka telah “dijajah” oleh bangsa asing. Saya punya kolega dosen yang selalu cerita tentang luar negeri. Seolah dia menjejalkan semua hal yang berbau luar negeri ke mahasiswanya. Bahkan ada juga yang baru kuliah sebentar saja sudah bercerita kembaikan bangsa asing dan mengolok-olok bangsa sendiri. Bukan tidak boleh, tapi tanpa dipilah-pilah secara cerdas itu jelas akan meracuni. Memang, tak semua budaya kita bagus, begitu juga tak semua budaya asing jelek.

Tentu saja, tidak semua mereka yang kuliah di luar negeri menjadi “agen” bangsa asing. Mereka yang secara sadar tetap kuat pada budaya sendiri dan bisa memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik juga masih ada. Hanya, tanpa disertai sikap rendah diri dan kecerdasan penuh hal itu tak gampang dilakukan.

Dua bentuk imperialisme budaya yang dilakukan media massa dan para pendidik jelas sangat berpengaruh untuk mempengaruhi dan membentuk watak dan bentuk budaya Indonesia. Jadi jelas, pertanyaan mahasiswa di awal tulisan ini bisa dijawab karena adanya imperialisme budaya yang telah merasuk ke dalam pikiran, sikap, dan perilaku manusia Indonesia. Cara penyebarannya secara halus, bahkan mereka yang melakukan dan menerimanya kadang tidak sadar. Inilah cara kerja imperialisme budaya yang riil terjadi dan tak gampang untuk dihindari.
Type rest of the post here Readmore »»

Pilkada Berkualitas

Oleh Nurudin

(Radar Surabaya, Sabtu: 22 Mei 2010)

Sejumlah daerah di Jawa Timur akan dan telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sebagaimana pemilihan selama ini, gebyar untuk menyambut pesta demokrasi daerah itu sudah dilakukan. Tak jarang karena semangatnya, para kandidat yang belum tentu menjadi calon sudah memasang baliho di pinggir-pinggir jalan. Bahkan, karena tujuannya mengenalkan diri pada pemilih, sering tidak memperhatikan estetika pemasangan, melanggar ruang publik, dan merusak pemandangan. Semua itu dilakukan untuk menyambut Pilkada.

Menyambut Pilkada dengan gebyar yang heboh memang tidak salah. Tetapi, mencoba berpikir lebih jernih agar kualitas Pilkada menjadi lebih baik suatu keharusan. Sayang, tak banyak – untuk menyebutkan tidak ada – para calon yang berpikir dalam jangka panjang. Umumnya, mereka berpikir dalam jangka pendek yakni bagaimana caranya menang.

Akar persoalan
Pola pikir dan kegiatan bagaimana agar pasangan kandidat bisa menang sangat membuka peluang munculnya konflik di seputar Pilkada. Jika diamati lebih jeli, sebab munculnya konflik paling tidak akan disebabkan oleh beberapa hal. Munculnya konflik biasanya diawali dari proses rekrutmen pasangan calon pada partai/gabungan partai, kesalahan penyusunan daftar pemilih sementara/tetap, kesalahan rekapitulasi suara, masalah netralitas PNS, penyalahgunaan wewenang, kurangnya profesional dan independen KPUD/Panwas, keterlambatan pengiriman logistik kelengkapan di TPS, pemberian honor PPK, PPS, dan KPPS, serta praktik politik uang.
Rekrutmen yang tidak transparan dan dengan semangat “yang penting menang” menjadi sumbu awal munculnya konflik. Bahkan, ada calon yang merasa akan lolos menjadi calon jadi ternyata tidak jadi juga memicu munculnya konflik. Ini bisa muncul jika ada campur tangan struktur di atasnya. Misalnya, partai “x” menjagokan kandidat dari pimpinan partai di daerahnya, ternyata itu tidak disetujui oleh pimpinan wilayah atau pusat. Lalu, muncullah konflik. Konflik ini akan terus berlanjut sampai selesai Pilkada, apalagi calon yang “direstui” atasan akhirnya keluar sebagai pemenang.
Penyusunan daftar pemilih juga rawan konflik. Misalnya, di sebuah daerah yang menjadi basis partai tertentu, ternyata daftar pemilihnya banyak yang salah atau tidak terdaftar. Calon dari partai yang mengharapkan bisa mendulang suara dari daerah ini tentu tidak akan menerimanya.
Yang agak rawan saat rekapitulasi suara. Bagi pasangan yang secara ekspos media gencar dengan pendukung banyak saat kampanye tapi ternyata kalah akan menduga ada kecurangan dibalik penghitungan suara. Padahal, realitas sebelum dan saat pemungutan suara punya perbedaan yang signifikan. Bisa jadi seorang yang sebelumnya mendukung pasangan kandidat, tetapi pada hari pemungutan suara justru mendukung pasangan kandidat yang lain.
Netralitas dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi problem tersendiri. Lihat saja di Pilkada Ngawi. Hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah di Ngawi ditolak oleh empat pasangan calon bupati-wakil bupati. Bahkan, pasangan yang memprotes merasa menemukan penyalahgunaan wewenang pasangan kandidat. Pasangan kandidat yang menang dituduh memanfaatkan fasilitas sebagai pejabat untuk meraih keuntungan pribadi. Pertanyaannya, mengapa baru dimunculkan saat pasangan itu meraih suara terbanyak? Orang akan menganggp karena empat pasangan itu kalah, memprotes dan mencari-cari kesalahan pasangan yang memang, meskipun pasangan yang menang itu bisa jadi melakukan kecurangan.
Yang krusial dan belum bisa ditemukan penyelesaian yang tepat adalah soal politik uang (money politics). Politik uang adalah cara yang jitu untuk memenangkan pertarungan, meskipun tidak elegan. Tetapi, semua pasangan jika mampu menggunakan uang, mereka akan menggunakannya. Mereka yang protes pada politik uang biasanya mereka yang tidak terlalu banyak menggunakan uang untuk memenangkan perharungan, meskipun juga tidak bisa dikatakan bersih dapi permainan politik uang.

Agar Berkualitas
Lantas, bagaimana agar Pilkada bisa berkualitas? Menghilangkan kecurangan-kecurangan saat pemilihan kepala daerah memang tidak gampang dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah dengan menekan kecurangan itu. Mengapa susah? Sebab, Pilkada itu proses politik yang (sering) “menghalalkan” segala cara untuk menang. Semua kandidat, diakui atau tidak, punya kecenderungan melakukan kecurangan jika ada kesempatan. Entah mencampuradukkan jabatannya sebagai pegawai pemerintah, pemimpin organisasi tertentu atau cara lain yang lebih halus yang tujuannya mengenalkan pasangan kandidat. Jika cara-cara ini tidak bisa ditekan, kecurangan dan konflik akan terus terbuka lebar.
KPU dan Panwas juga tidak bisa steril dari kecurangan. Di sinilah dibutuhkan lembaga independen yang kredibel dan diisi oleh orang-orang yang profesional. Sangat sulit sebagai lembaga independen jika tahap pemilihannya juga sarat politik.
Yang tak kalah krusialnya adalah jabatan politik di Indonesia masih dijadikan alat untuk mencari popularitas dan mendapatkan pendapatan (pekerjaan). Karena tujuannya untuk mendapatkan popularitas dan gaji, apapun dan cara bagaimanapun akan dilakukan. Lepas dari motif yang melatarbelakanginya, mengapa kedua istri bupati Kediri maju menjadi kandidat dalam pemilihan kepala daerh kediri? Mengapa pula banyak para istri dan keluarga kepala daerah perlu ikut-ikutan menjadi calon pemimpin di daerah? Bukti bahwa jabatan kepala daerah sangat diminati meskipun bisa menyilaukan mata.
Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely. Barangkali pendapat Lord Acton itu sampai saat ini masih relevan. Jadi, menjadi kepala daerah terbuka peluang untuk menyalahgunakan kekuasaannya, bukan?.


Penulis, staf pengajar Fisip Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan pegiat di Rumah Baca Cerdas (RBC)

Sumber Radar Surabaya, Sabtu: 22 Mei 2010
Type rest of the post here Readmore »»

Lomba Menulis Resensi Buku "Jurnalisme Masa Kini"

Panitia lomba resensi buku Jurnalisme Masa Kini karya Nurudin, Rajawali Pers, Jakarta, 2009 mengundang masyarakat umum untuk mengikuti lomba:
Syarat-syarat:
1.Terbuka untuk umum.
2.Naskah yang dilombakan harus pernah dimuat di media cetak Indonesia antara bulan Juli-September 2009.
3.Akan dipilih 3 pemenang oleh dewan Juri.
4.Keputusan dewan Juri tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan surat menyurat berkaitan dengan lomba.
5.Pengumuman pemenang akan diumumkan sekitar bulan Oktober-Nopember 2009.
Hadiah? baca lebih lengkap:

Pemenang akan mendapatkan:
1.a. Juara I mendapatkan honorarium Rp. 300.000,-
b. Juara II mendapat honorarium Rp. 200.000,-
c. Juara III mendapat honorarium Rp. 100.000,-
2.Juara juga akan mendapatkan piagam penghargaan.
3.Hak cipta tulisan resensi ada pada penulis masing-masing.
4.Hadiah akan dikirim ke alamat pemenang.

Kirimkan karya Anda ke:
Panitia Penulisan Resensi Buku:
Jalan Ulil Abshar no. 47, Mulyoagung, Dau, Malang 65151
Dengan melampirkan:
1.Bukti naskah resensi asli yang sudah dimuat di media cetak.
2.Menyertakan alamat lengkap, nomor telepon, e-mail dan nomor rekening.

Selamat meresensi!!!!!!!!!


Terima kasih

a.n Panitia
Readmore »»

Kontrak Politik Capres

Oleh Nurudin (Harian Kontan, 9 Juni 2009)
Pasangan Capres dan Cawapres yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan komitmen jika mereka terpilih. Berkaitan dengan bidang ekonomi, pasangan SBY-Boediono memilih bekerja keras untuk rakyat, tidak menyerahkan ekonomi pada pasar bebas. Pasangan JK-Win melindungi ekonomi rakyat, menyejahterakan rakyat dengan adil dan makmur. Sementara pasangan Mega-Pro mengusung keberpihakan pada wong cilik dan menjalankan kemandirian di bidang ekonomi.

Tentu saja, apa yang dikatakan tersebut masih sebatas wacana. Dan tak mungkin hanya sekadar wacana untuk meraih simpati rakyat. Ada beberapa catatan, pertama, wacana tersebut harus dirinci lebih detail dan lebih operasional. Kedua, tidak boleh sekadar wacana, tetapi harus ada komitmen dengan membuat kontrak politik yang jelas.

Hukum Positif
Mengapa kontrak politik penting dilakukan oleh para kandidat Capres dan Cawapres? Pertama, kontrak politik bermakna tanggung jawab tinggi. Artinya, kandidat yang berani mengadakan kontrak politik, akan dianggap berani pula menerima risiko politik di masa datang. Sebab, program yang dikeluarkan bisa jadi populer di masyarakat, namun siapa yang bisa menjamin kalau program yang pernah dikemukakannya itu akan dilaksanakan secara baik dan benar? Dengan demikian, kontrak politik akan menepis keraguan masyarakat untuk memilih pasangan kandidat.

Oleh karena itu, kontrak politik karenanya punya sanksi yang tegas dan nyata. Sebab, dalam kontrak akan bisa diketahui apa bentuk sanksi yang diterima jika kandidat melanggar kontrak yang sudah disepakati tersebut.

Karenanya pula, sanksi dalam kontrak politik bukan pada diri masing-masing orang seperti yang ada dalam kode etik. Dengan kata lain, kontrak politik bukan sebuah kode etik. Jika seorang wartawan menerima amplop, padahal dilarang, pertanggungjawabannya pada hati nurani sang wartawan itu. Ini jelas sanksi yang tidak tegas dan nyata. Kontrak politik dengan sanksi seperti kode etik tidak cocok untuk para kandidat. Maka, kontrak politik harus berada dalam ranah hukum positif (punya sanksi tegas dan nyata).

Kedua, masyarakat sekarang adalah masyarakat dengan tingkat melek politik yang sudah tinggi. Karenanya, ada banyak perubahan kecenderungan memilih yang sulit diduga sejak awal. Perhitungan di atas kertas tidak lagi bisa menjadi jaminan seorang kandidat bisa memenangkan sebuah “kompetisi politik”. Seringkali rasionalitas masyarakat sangat berbeda dengan rasionalitas para pengamat, tim sukses dan politisi itu sendiri.

Bukti sudah banyak berbicara. Lepas dari ada faktor lain yang ikut menentukan kita bisa melihat pada kasus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ambil contoh terpilihnya pasangan Heryawan-Dede Yusuf (Hade) sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kedua pasangan itu membalikkan prediksi-presiksi politik awal.

Orang tidak menyangka kalau pasangan yang hanya didukung oleh PKS dan PAN itu bisa menang. Kurang apa pasangan Agum dan Nu’man yang didukung oleh PDI-P, PKB, PPP, PKPB, PDS, dan PBR sampai kalah dengan pasangan Hade? Tak terkecuali, kurang apa Danny-Iwan yang didukung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat yang mempunyai suara besar akhirnya juga kalah? Inilah prediksi-presikdsi politik yang tidak bisa ditebak. Politik adalah dunia yang penuh misteri.

Ketiga, meyakinkan masyarakat untuk menyoblos pasangan calon akan lebih kuat manakala dilakukan dengan kontrak politik. Heterogenitas yang ada pada masyarakat membuat peta politik di Indonesia ini sangat sukar ditebak. Jika masing-masing kandidat hanya mengandalkan slogan, dan program-program menarik lainnya, belum menjadi jaminan akan dipilih. Bukankah semua program masing-masing kandidat baik semua?

Memang benar bahwa faktor psikologis kandidat dengan konstituen ikut menentukan perolehan suara. Tetapi, faktor ini bukan jaminan. Kurang apa pasangan Mega-Hasyim pada Pemilu 2004 yang punya pendukung riil dan loyal akhirnya kalah dengan pasangan SBY-JK?

Memang benar pula bahwa iklan juga bisa ikut menentukan suara pasangan calon, tetapi ini juga bukan jaminan utama. Kurang apa partai Gerindra yang gencar memasang iklan, tetapi hanya mendapatkan suara 5,36 persen dengan 30 kursi di legislatif?

Terobosan Cerdas
Mengandalkan iklan, hubungan psikologis, loyalitas konstuen sudah dilakukan, tetapi hasilnya tidaklah signifikan. Yang belum dilakukan adalah mengadakan kontrak politik dalam Pilpres. Kontrak politik ini juga akan membuka pemahaman masyarakat bahwa pasangan kandidat bukan orang yang takut akan risiko politik.

Janji-janji dalam iklan yang terkesan basa-basi sudah sering diteriakkan para politisi, tetapi menguap begitu saja ketika mereka sudah menjabat. Sementara itu, kontrak politik yang dampaknya luar biasa belum dilakukan oleh para kandidat. Barangkali mereka takut mengambil risiko dan tanggung jawab ketika mereka terpilih. Politisi di negeri ini memang pandai bersilat lidah tetapi hanya berhenti di mulut saja.

Maka, keberanian para kandidat mengadakan kontrak politik akan menjadi terobosan baru dan cerdas di tengah keragu-raguan dan kegamangan masyarakat akan Pemilu. Kontrak politik juga akan mendidik masyarakat apakah mereka berani mempermasalahkan kandidat yang sudah terpilih seandainya pasangan calon itu tidak mematuhi kontrak politik yang sudah dilakukan? Jadi, para kandidat dan masyarakat dengan sendirinya akan terdidik untuk melek dan cerdas dalam berpolitik. Ini tentu keuntungan bagi bangsa ini di masa datang.

Kontrak politik memang sebuah “pembohongan publik” yang dibungkus dengan “akal sehat”. Tetapi, kontrak politik setidaknya membuka peluang pemberlakuan hukum positif yang tegas dan nyata. Jika itu sudah dilakukan, biarlah rakyat yang nanti akan menilai.

(Sumber: Harian Kontan, 9 Juni 2009)
Readmore »»

Flu Babi Muncul, Pemerintah Sibuk Sendiri

Media massa di Tanah Air memberitakan bahwa flu babi sudah menjalar di Asia Tenggara. Pemerintah Malaysia sudah melakukan antisipasi pencegahan dengan penempatan tim media ke seluruh negeri jiran itu. Bahkan, beberapa peternakan babi sudah berada dalam pengawasan pemerintah. Kamboja juga siaga. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen malah mengusulkan diadakan KTT ASEAN darurat berkaitan dengan wabah itu.

Begitu menghebohkannya virus itu, sampai-sampai WHO harus mengganti istilah flu babi menjadi H1N1. Sebab, flu itu telah disalahartikan. Di Mesir terjadi pembantaian sekitar 300 ribu ekor babi.

Virus flu babi memang berawal dari babi, namun virus flu yang mewabah kali ini merupakan virus strain baru yang memiliki gen dari virus manusia, burung, dan babi. Para ilmuwan tidak mengetahui bagaimana sebenarnya virus ini berpindah ke manusia. Ditegaskan WHO, dalam wabah yang melanda saat ini, virus itu disebarkan dari manusia ke manusia, bukan dari kontak dengan babi.

Kita tidak akan mendiskusikan mengenai flu itu, apa pun istilahnya. Yang jelas, virus itu telah menakutkan masyarakat dunia. Pertanyaannya adalah tindakan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia? Bukankah wabah itu lebih hebat dampaknya daripada flu burung yang juga pernah menghebohkan dunia, khususnya Indonesia?

Saat ini tak ada kegiatan yang sangat menyibukkan para elite politik kita (pemerintah dari tingkat presiden, wapres, menteri) kecuali mengurusi politik. Mereka sedang disibukkan untuk menyongsong pemilihan presiden (pilpres) atau sesuatu yang orientasinya kekuasaan. Urusan politik telah menyita mereka untuk tidak mengurusi masalah lain, termasuk masalah flu babi.

Lihat misalnya, dari presiden hingga menteri disibukkan dengan urusan politik. Bagi menteri yang memimpin sebuah partai politik, ia tidak peduli lagi dengan urusan-urusan kenegaraan. Ia sangat sibuk dengan orientasi kekuasaan. Bagi menteri yang tidak berada dalam lingkup parpol, mereka seolah kena pengaruh juga. Mereka terkena virus untuk tak berbuat apa-apa. Barangkali mereka berpikir, biarlah nanti urusan kenegaraan diurusi oleh menteri periode selanjutnya.

Yang tidak kalah pentingnya, ada menteri yang menjelang pilpres tampil habis-habisan di media televisi dengan membuat iklan layanan masyarakat. Lihat apa yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM). Kedua menteri ini seolah memanfaatkan momen politik sebagai salah satu cara untuk mendongkrak popularitas diri. Jika tidak seperti itu, mengapa iklannya baru muncul sekarang? Orang akan berpikir, ada apa dengan iklan tersebut?

Kalaupun peduli dengan kepentingan masyarakat akan pentingnya koperasi dan pelayanan pendidikan gratis, bukankah akan sia-sia karena menteri terpilih nanti belum tentu akan meneruskan programnya? Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa "jika ganti menteri, berarti ganti kebijakan". Jadi, kepentingan popularitas dan orientasi pada kekuasaan sangat transparan sekali.

Mereka ini tidak pernah berpikir apakah yang dilakukannya itu (urusan politik) merugikan rakyat atau tidak. Ada dua saja orientasinya, yakni mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan.

Tak terkecuali, kebiasaan pemerintah kita baru akan bertindak setelah ada korban atau sesuatunya terjadi. Lihat misalnya, pemberantasan flu burung baru gencar dilakukan setelah banyak korban. Bangsa kita belum terbiasa untuk mengantisipasi sebelum sesuatu terjadi. Pembagian bantuan langsung tunai (BLT)-terlepas dari masalah pro-kontranya-baru dikeluarkan setelah banyak masyarakat miskin meninggal akibat ketertekanan ekonomi.

Kita juga baru sadar akan kepemilikannya ketika Pulau Sipadan-Ligitan akhirnya jatuh ke Malaysia berdasarkan sidang Mahkamah Internasional (MI) pada tanggal 18 Desember 2002. Dalam sidang itu, MI telah memutuskan bahwa Malaysia memiliki kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan berdasarkan pertimbangan efektivitas. Yakni, Pemerintah Inggris telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak 1930-an, dan operasi mercu suar sejak awal 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata di Malaysia selama 15 tahun terakhir tidak menjadi faktor pertimbangan.

Bahkan, "keserakahan" Malaysia tidak berhenti sampai di situ. Negara jiran itu juga pernah mengklaim bahwa reog (yang selama ini dikenal dari Ponorogo) adalah miliknya. Ini belum termasuk bagaimana para tenaga kerja wanita (TKW) di Indonesia diperlakukan "tidak bijak" di negara itu.

Beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa pemerintah kita begitu terlambat dalam menanggapi berbagai kasus. Kita sering kali baru sadar ketika peristiwa sudah terjadi dan meminta korban. Itu saja belum tentu menyelesaikan masalah.

Melihat kenyataan tersebut, tidak mengherankan jika masalah flu babi tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Dalam keadaan "normal" saja pemerintah terlambat menangani, apalagi saat ini disibukkan dengan Pilpres 2009.

Memang, elite politik boleh sibuk, tetapi bukankah mereka masih resmi sebagai pejabat pemerintah? Mengapa para menterinya juga sibuk sendiri-sendiri?

Sementara itu, kenyataan ini menjadi santapan empuk pihak-pihak yang menjadi seteru politik pemerintah. Lihat PDIP sudah nyaris kehilangan isu kecuali dengan hanya terus mengkritik kebijakan pemerintah. Memang boleh, tetapi ada kecenderungan asal beda dan hanya mencari-cari kesalahan pemerintah. Ini tidak bermaksud membela pemerintah, tetapi kenyataan itu sangat jelas terjadi saat ini.

Sibuk mengurusi politik memang tidak salah, tetapi membiarkan korban akan berjatuhan akibat wabah flu babi, janganlah.***

Penulis adalah staf pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Sumber: Harian Suara Karya, 29 Mei 2009.

Readmore »»

Kembalikan Fitrah Kiai Kepada Kami

Oleh Nurudin
Sumber: Harian Kompas, 8 Mei 2009
Tidak ada pihak yang paling bersedih pasca Pemilu legislatif 2009, kecuali kiai. Mereka yang sebelum pemilihan ikut hiruk pikuk mendukung salah satu calon atau partai politik, saat ini seperti hilang ditelan bumi. Wajah-wajah mereka yang beberapa waktu lalu menghiasi baliho, spanduk atau media massa sudah tidak ada lagi. Para legislatif yang sudah jadi berkat dukungannya juga mulai memalingkan mata. Apalagi, jika partai yang didukungnya tidak mendapat suara yang signifikan. Para elite politik juga jalan sendiri, tanpa mau minta nasihat, untuk tak mengatakan menghiraukan suara kiai.

Sudah banyak ulasan, kritikan atas peran atau keikutsertaan mereka dalam politik. Tetapi, para kiai itu memang punya pertimbangan sendiri dalam dukung mendukung kekuasaan politik. Karena politik, siapa yang menang akan mendapat sanjungan, tetapi kalau kalah akan dikritik habis-habisan. Kiai ikut mendukung politik bisa karena memang ingin meluruskan sesuatu yang dianggap bengkok, atau merasa masih punya kekuasaan/kharisma dalam memengaruhi pemilih. Kebanyakan, yang kedua inilah yan dijadikan dasar untuk terlibat dalam politik.

Secara kewibawaan, kiai yang terlibat dalam politik jelas rugi. Sebab, ia sudah dianggap “berpelepotan lumpur” politik. Petuahnya tidak lagi mempan, paling tidak dimata mereka yang tidak didukung oleh para kiai itu. Sebagai panutan, jelas ia semakin kehilangan jamaah, hanya karena perbedaan politik.
Keterlibatan kiai dalam politik memang faktor sejarah. Dalam kerajaan Islam di Jawa tidak secara tegas dipisahkan antara urusan negara (sultan) dengan urusan agama (kiai). Pemisahan itu justru memperkokoh posisi kiai, karena banyak masalah sosial kemasyarakatan yang merupakan bagian dari kebaragamaan seseorang harus ditangani kiai. Dalam sejarah perjuangan bangsa, kiai dipahami sebagai pusat kekuatan sosial politik yang perannya tidak bisa diabaikan sebagai “pahlawan nasional” (Suprayogo, 2007).

Masalahnya, keterlibatan mereka dalam politik tujuannya jelas, yakni mengusir penjajahan. Mereka akan ditokohkan karena masyarakat akan mendukung sepenuhnya. Mereka akan menjadi pahlawan, menang atau kalah dalam “pertempuran”. Tetapi, untuk keterlibatan politik dalam Pemilu, itu soal lain. Ia berurusan dengan heterogenitas kepentingan di masyarakat dengan berbagai ambisi dan keinginan. Dukungan mereka terhadap seseorang atau kelompok justru akan menyakiti pihak lain yang tak didukungnya. Akibatnya, dampak dari fatwanya tidak akan lagi bisa menyentuh seluruh lapisan masayarakat, karena kecurigaan kiai itu telah berpihak. Lihat bagaimana popularitas KH Zainuddin MZ pasca ikut dukung mendukung dalam politik praktis?

Kesalahan Sejarah
Kiai, sebenarnya punya beberapa peran, yakni sebagai pemuka agama, pelayan sosial, dan politik. Sebagai pemuka agama kiai bertindak sebagai pemimpin ibadah (sholat, doa, zakat, puasa), dan pemberi fatwa keagamaan. Sebagai palayan sosial ia dijadikan tempat bertanya pengikutnya untuk meminta nasihat, minta penyembuhan dan sebagai orang yang dituakan. Dalam politik, ia akan memainkan peran yang terkait kepentingan umum ke berbagai saluran politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Keterlibatan kiai dalam politik bisa jadi “kesalahan sejarah”. Kiai adalah atribut yang diberikan masyarakat atas peran dan kemampuannya dalam bidang keagamaan. Itulah mengapa, para politisi tidak bisa disebut dengan kiai karena mereka tidak punya legitimasi berbicara tentang keagamaan. Keterlibatan kiai dalam politik adalah darurat. Yakni ikut mengubah nasib bangsa ini, khususnya mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Jika politik dalam keadaan tidak darurat, kiai tidak perlu berperan banyak. Ia justru punya tugas berat mendidik, mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik sesuai kaidah agama. Sebab, agama adalah sumber moral paling penting bagi kehidupan umat manusia.

Tetapi, kenyataan ini tidak gampang diwujudkan. Ada banyak syahwat kiai untuk terlibat dalam politik. Dari alasan meluruskan yang kurang pas, sampai ikut-ikutan saja. Sementara itu, keluguan politik kiai justru menjerumuskan dirinya untuk terperosok ke dalam politik praktis yang penuh kepentingan. Politik adalah dunia yang penuh dengan manipulasi, trik, menghalalkan segala cara, dan berorientasi pada tujuan. Sementara itu, dunia kiai bukan dunia yang seperti itu.
Kalaupun ia ingin mengubah, bukan kebaikan yang diterimanya, tetapi justru ikut belepotan keburukan yang selama ini ada dalam dunia politik. Ia akhirnya akan membentur batu karang yang tak mudah untuk dipecahkan. Makanya, siapapun kiai yang terlibat di dalam politik ia harus siap menanggung “dosa-dosa” politik. Kalaupun tetap punya jamaah, sangat mungkin akan berkurang.

Kembalikan sang "Pamomong"
Apa yang harus dilakukan? Pertama, biarlah urusan politik diurusi oleh para politisi. Sebagai sosok yang ditokohkan bahkan pewaris ajaran nabi, kiai harus mewujudkan dirinya sebagai rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam). Para kiai seyogyanya menjadi inspirasi dan sosok panutan seluruh umat manusia. Bahkan yang berbeda agama sekalipun. Jika ia terlibat politik, posisi sebagai rahmat bagi seluruh alam akan berubah menjadi rahmat bagi kelompok tertentu.

Kedua, kiai tidak boleh percaya begitu saja pada omongan para politisi. Berapa banyak kiai yang dirugikan dengan omongan para politisi? Berapa banyak para kiai yang awalnya mendukung PKB akhirnya berubah haluan mendukung PKNU? Bukankah itu karena alasan kekecewaan pada elite politik dalam partai yang berlogo bumi dan tali jagat itu?

Ketiga, masyarakat sekarang sudah semakin jenuh dengan politik. Peningkatan angka Golput menjadi bukti keengganan mereka untuk ikut hiruk pikuk dalam politik. Masyarakat membutuhkan sosok yang teduh, ngayomi dan bisa dijadikan suri teladan untuk kemaslahatan umat. Sosok seperti itu ada pada kiai. Tetapi, kiai di sini tentu saja kiai yang tidak banyak terlibat dalam politik praktis.

Kiai adalah sumber inspirasi rakyat yang tiada habisnya. Kiai adalah sosok yang terus dan selalu hadir ketika rakyat mengalami kebingungan, tiadanya haluan, dan kehilangan sosok panutan. Maka, “Kembalikan fitrah kiai kepada kami”.


Nurudin, staf Pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Sumber: Harian Kompas Jatim, 8 Mei 2009
Readmore »»

Koalisi Menyakiti Hati Rakyat

PERUBAHAN peta koa-lisi menyambut Pemilihan Presiden (Pilpres) tidak lagi dihitung dengan harian, bahkan setiap jam. Setiap saat para elite politik sibuk dengan urusan bagaimana membangun koalisi yang menguntungkan. Tidak ada jalan lain kecuali melakukan koalisi. Semangat untuk melakukan koalisi adalah ”Saya mendapatkan apa, dan apa yang bisa saya manfaatkan dari orang lain”.

Koalisi adalah cara untuk membangun pemerintahan yang kuat. Ini dimungkinkan karena tak ada partai politik yang menang mutlak. Sehingga koalisi menjadi sebuah keniscayaan. Koalisi juga membuat para elite politik dilatih untuk berbagi dan tidak egois karena akan terjadi tarik ulur antara ambisi, hak, dan kerelaan berbagi satu sama lain.

Menggugat Koalisi
Namun demikian, melihat proses terjadinya koalisi antar elite politik selama ini, koalisi yang dibangun sudah ”jauh panggang dari api”. Beberapa catatan yang bisa dikemukakan antara lain; pertama, koalisi masih bersifat elitis. Proses koalisi hanya melibatkan segelintir orang saja. Bahkan hanya melibatkan salah satu orang saja.

Lihat misalnya beberapa partai besar (misalnya Partai Demokrat, PDI-P) memberikan mandat kepada calonnya untuk menentukan cawapres sendiri. Seolah urusan koalisi hanya urusan pribadi. Bisa jadi sebagai sebuah penghormatan pada sang calon, tetapi itu seolah menempatkan urusan partai dan koalisi hanya pada elite parpol yang bersangkutan.

Memang, itu adalah risiko demokrasi perwakilan. Artinya, rakyat menitipkan suaranya pada para elite politik tertentu (parpol atau caleg). Dalam posisi ini, urusan rakyat dianggap sudah selesai ketika ia telah menggunakan hak pilihnya. Ini sangat berbeda dengan saat menjelang ”hari pencontrengan”. Seolah-olah para elite politik itu merasa harus dekat, dan membutuhkan (bahkan sampai mengemis) dukungan rakyat. Apa pun dilakukan, termasuk dengan politik uang.

Tetapi, setelah masyarakat penggunaan hak pilih, urusan dianggap sudah selesai. Mereka yang hiruk pikuk minta dukungan rakyat sekarang sudah tiarap. Dengan kata lain, para elite politik itu sudah tidak lagi membutuhkan suara mereka. Tak heran, jika koalisi sangat bersifat elitis sekali karena hanya dilakukan sejumlah orang dengan mengebiri hak-hak rakyat yang memilihnya.
Kedua, koalisi hanya bertujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan semata. Yang ada dalam benak para elite politik itu adalah kekuasaan. Buntut perbedaan pendapat yang melanda sejumlah parpol (Partai Golkar, PAN, PPP) ujungnya juga pada kekuasaan tersebut.

Itu juga termasuk ketika dalam koalisi akan terjadi kesepakatan-kesepakatan untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Kalau sebuah parpol ikut dalam koalisi, maka ia akan ”meminta jatah” jabatan tertentu, entah menteri atau jabatan politik lainnya.

Sementara itu, parpol kuat atau peraih paling banyak diantara peserta koalisi harus rela membagi kekuasaan dengan parpol lain. Ia tidak bisa mengangkangi kekuasaan sendiri saja. Terhadap kasus ini, rakyat tidak punya kekuasaan apa-apa. Semua sudah dilakukan elite politik, bahkan ”atas nama” rakyat.

Ketiga, koalisi menyakiti hati rakyat. Rakyat yang mempunyai republik ini harus dikebiri hak-haknya sedemikian rupa di bawah segelintir elite politik. Barangkali, saat ini rakyat belum merasakan apa-apa. Namun demikian, jika nanti para peserta koalisi itu sudah berkuasa dan tidak memikirkan kepentingan, hajat hidup, dan aspirasi rakyat, mereka baru akan merasakan ketidakberpihakan elite politik itu pada rakyatnya.

Dengan kata lain, mereka sebenarnya sudah menyakiti hari rakyatnya saat membangun koalisi, suatu saat akan diulang dengan perangkat kebijakan yang tak memihak ke rakyatnya.

Sejarah republik ini sudah menunjukkan bukti-bukti empirik ketika para elite politik sudah lupa pada rakyatnya. Mereka yang pernah meneriakkan demi rakyat, berjanji untuk kepentingan rakyat sudah hilang. Mereka, juga akan enggan untuk terjun langsung (layaknya saat kampanye) ketika sudah menduduki jabatan politik tertentu.

Mereka akan mementingkan diri dan kelompoknya, tidak peduli bagaimana susahnya rakyat. Lihat saja, bagaimana para anggota DPR periode sebelum ini meminta kenaikan gaji yang drastis sementara krisis ekonomi sedang melanda bangsa ini?
Banyak Belajar
Koalisi sebenarnya adalah sebuah proses ketika elite politik perlu belajar bagaimana merumuskan kesepakatan bersama di tengah kepentingan yang berbeda. Koalisi sebenarnya menganggap bahwa para politisi itu belum dianggap dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga, mereka diharuskan untuk saling belajar. Inilah keuntungannya jika Pemilu tidak menghasilkan pemenang mayoritas.

Zaman Orde Baru (Orba) tidak pernah mengajarkan pada elite politik bagaimana saling berbagi kekuasaan satu sama lain. Semua diputuskan secara individual dan kelompok tertentu dengan terus mengebiri kepentingan rakyat dan kemerdekaan elite politik itu sendiri dalam menentukan pilihan.

Itulah kenapa koalisi seharusnya memberikan banyak pelajaran pada elite politik. Hanya masalahnya, koalisi dianggap selesai setelah kesepakatan terjadi. Entah apakah kesepakatan itu akan dipatuhi atau tidak. Jika koalisi didasari oleh keinginan untuk benar sendiri, hasil koalisi itu tidak akan membuahkan hasil yang lebih baik, baik menyangkut kepentingan mereka yang terlibat koalisi, pemerintahan, dan apalagi rakyat.

Koalisi sering dianggap hanya sekadar kumpul-kumpul untuk bagi-bagi kue kekuasaan. Jika kue yang diperebutkan sedikit dan ada yang serakah, maka dengan mudahnya kesepakatan koalisi dilanggar.

Rakyat yang mempunyai republik ini telah dikebiri hak-haknya sedemikian rupa
di bawah segelintir elite politik.Barangkali, saat ini rakyat belum merasakan apa-apa. Namun demikian, mereka baru akan merasakan ketidakberpihakan elite politik.

Dalam koalisi sering sudah ada kesepakatan, partai ini akan mendapat jatah menteri sekian, partai lain mendapat jatah menteri juga sekian. Dalam posisi ini, koalisi dianggap hanya jatah menjatah kekuasaan, parpol mana yang mendapat jatah menteri paling banyak dan mana yang paling sedikit dan mana yang tidak mendapat. Jika ada parpol mendapatkan suara banyak sementara mendapat jatah menteri sedikit, jelas parpol itu tidak akan setuju, untuk tak mengatakan akan memberontak.

Maka, koalisi harus dikembalikan pada makna sebenarnya. Ia adalah sebuah kesepatan politik (entah untuk bagi-bagi kekuasaan, wewenang, ucapan terima kasih atau apapun istilahnya) yang tujuan utamanya tetap pada kemaslahatan rakyat. Artinya, kepentingan rakyat adalah nomor satu. Sering kali, ide ini hanya ada dalam wacana, seminar-seminar dan materi kuliah. Dalam praktiknya sulit dilaksanakan. Tetapi ini tidak berarti bahwa ide untuk mengingatkan agar koalisi dikembalikan pada posisi sebenarnya harus berhenti kerena tidak sesuai dengan praktik nyata. Sekecil apa pun suara untuk mengembalikan pada posisi sebenarnya tetap penting. Ia ibarat oase di tengah padang pasir yang tandus.

Koalisi memang kepentingan, tetapi kepentingan yang harus diletakkan pada kepentingan rakyat. Jika tidak, maka rakyat yang pada dasarnya sudah ”dikebiri” kepentingannya saat koalisi terjadi, akan semakin menjadi sakit hati. Untuk itulah mereka tidak boleh menyakitinya untuk yang kedua kalinya setelah koalisi terbentuk. Dengan kata lain, pemerintahan hasil koalisi harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Hanya pemerintahan seperti itulah yang akan mendapatkan mandat tulus dari rakyatnya. Semoga para elite politik yang terlibat koalisi dan berpeluang menduduki jabatan politik seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Megawati, Prabowo, dan Wiranto masih berkhidmat pada kepentingan rakyat dan bangsa ini. (80)
sumber: harian Suara Merdeka, 30 April 2009.
Readmore »»